Proyek normalisasi Kali Ciliwung di Cililitan, Kramatjati, Jakarta Timur, diprotes sejumlah warga di pinggir Kali Ciliwung, RT 10/16, Kamis (22/5). Alasannya, pihak kontraktor tak berkoordinasi dengan warga saat pemasangan patok di atas tanah warga.  

Kita akan koordinasi dengan Kementerian PU, terkait tuntutan warga ini. Proyek sementara dihentikan, sambil menunggu jawaban dari PU

Dalam aksinya warga yang berjumlah sekitar 11 orang, membentangkan sejumlah poster, yang berisi penolakan proyek sebelum dilakukan pembebasan lahan.

Bahkan, sejumlah warga mencabut patok yang ditancapkan kontraktor di atas lahan mereka. Kemudian warga menaiki alat berat dan memaksa pekerja menghentikan proses normalisasi Kali Ciliwung.

Bachtiar (62), warga setempat yang juga pemilik lahan seluas 1.600 meter persegi, menuturkan, aksi protes ini dilakukan karena warga tersinggung dengan sikap kontraktor yang menggarap proyek normalisasi Kali Ciliwung. Sebab, sebelum memasang patok, kontraktor datang dengan dikawal dua oknum anggota TNI. Patok yang terbuat dari pipa dipasang begitu saja dengan jarak 30 meter dari bantaran Ciliwung.

"Padahal, lahan seluas 1 hektare yang dipatok ini merupakan milik empat warga. Yakni dua pemilik masih hidup dan dan dua lainnya adalah ahli waris," ujar Bachtiar, Kamis (22/5).

Ia bersama warga lainnya, kata Bachtiar, bukan tak mendukung program pemerintah pusat yang melakukan normalisasi Ciliwung. Akan tetapi, harus ada prosedur dan aturan main yang dilakukan kontraktor. Namun sayangnya, saat mematok di atas lahan miliknya, kontraktor tak koordinasi.

Pematokan dilakukan dua kali, yakni 3 bulan lalu dan sepekan lalu. Warga sebenarnya marah dengan sikap kontraktor namun karena tak mau ribut, warga memilih diam. Namun hal ini malah dimanfaatkan kontraktor untuk memasang patok.

"Seminggu lalu kontraktor datang ke warga meminta izin untuk melakukan pengerukan kali. Tapi kok kenapa mereka membawa dua anggota TNI? Memang ini zaman orde baru. Ini kan zaman reformasi, saya tetap tidak izinkan," ujar Bachtiar.

Pelaksana Proyek, Didik Sustiono, mengatakan, akan koodinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum terkait tuntutan warga. Sebab proyek normalisasi Ciliwung ini merupakan hajat pemerintah pusat.

"Kita akan koordinasi dengan Kementerian PU, terkait tuntutan warga ini. Proyek sementara dihentikan, sambil menunggu jawaban dari PU," ucapnya.

Menurutnya, alat berat jenis becho, sudah satu minggu disiagakan di tempat tersebut, untuk pengerukan Ciliwung.